Beranda | Berita | KENAIKAN BIAYA ADMINISTRASI STNK DAN BPKB

KENAIKAN BIAYA ADMINISTRASI STNK DAN BPKB

oleh
Ukuran Huruf: Decrease font Enlarge font

Kenaikan biaya administrasi kepengurusan STNK dan penerbitan BPKB terhitung mulai tanggal 06 Januari 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak. 

Kenaikan tarif administrasi STNK dan BPKB yang berlaku pada Kepolisian Negara RI ini dikeluhkan oleh masyarakat pengusaha angkutan umum di Kota Palopo karena memberikan beban yang cukup signifikan bagi kegiatan operasional mereka.

Terkait dengan itu, dalam pertemuan Komisi II DPRD bersama Dinas Perhubungan, perwakilan pengusaha angkutan umum dan DPC Organda pada tanggal 06 Februari 2017 disepakati untuk melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perhubungan Kota Pare-pare dan Biro Hukum dan HAM Setprov Sulawesi Selatan dengan agenda pembahasan sebagai berikut: 1) sharing informasi mengenai regulasi PP Nomor 60 Tahun 2016 dan Pergub Sulsel Nomor 28 Tahun 2016, 2) perlunya pengaturan trayek jurusan utara (Perumnas dan sekitarnya), 3) uji petik kendaraan angkutan umum perkotaan secara intensif demi keselamatan penumpang dan menertibkan kendaraan yang tidak laik jalan, 4) DPC Organda Kota Palopo memberikan masukan ke pemerintah daerah yaitu setiap pengusaha atau organisasi yang berafiliasi dengan angkutan harus memiliki KTA Organda dan 5) sebagian besar perusahaan taxi lokal di Kota Palopo belum memiliki ijin prinsip sebagai salah satu syarat kelayakan layanan operasional sehingga perlu dipertegas dalam Peraturan Walikota yang mengacu pada Perda tentang Angkutan Jalan.

Agenda konsultasi Komisi II DPRD didampingi Dinas Perhubungan Kota Palopo dan Sekretariat DPRD dijadwalkan mulai tanggal 15 hingga 18 Februari 2017. 

  • Email ke teman Email ke teman
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Ditag sebagai:

BERITA

Berikan Rating

0