Beranda | Aspirasi & Gagasan | KONSEPSI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD (JILID 1)

KONSEPSI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD (JILID 1)

oleh
Ukuran Huruf: Decrease font Enlarge font

Ketika mendengar istilah Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD maka pertanyaan yang muncul adalah apa sebenarnya konsepsi Pokir, apa dasar hukumnya, bagaimana mekanisme penyusunan Pokir dan bagaimana tata cara penyampaian Pokir ke eksekutif.

Dari literasi yang ada dan pendapat umum yang berkembang, bahwa Pokir DPRD sesungguhnya adalah nomenklatur yang mirip dengan "penjaringan aspirasi masyarakat" dari hasil kegiatan reses DPRD yang kemudian dihimpun dan difasilitasi DPRD untuk tindak lanjut penyelesaian. Konsep inilah yang menimbulkan multi tafsir karena banyak asumsi yang berkembang didaerah bahwa Pokir adalah hak anggota DPRD karena berasal dari laporan hasil reses di masing-masing Dapil.

Ada 2 regulasi yang mempertegas konsepsi Pokir DPRD, yang pertama adalah PP Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD, dimana dalam Pasal 55 disebutkan: "Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD. Jadi dalam PP 16/2010, Pokir DPRD dipertegas dari sisi ruang lingkup dan pelaksanaannya menjadi tugas Badan Anggaran. 

Namun PP 16/2010 tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme penyusunan dokumen Pokir, kapan dimulai dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Pokir. Ini yang menimbulkan kebingungan berbagai pihak dalam memaknai Pokir DPRD.

Ternyata hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Pasal 107 disebutkan: "perumusan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Tahunan Daerah): penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD".

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa penelaahan Pokir DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Jadi telah jelas dalam Permendagri 54/2010 bahwa Pokir DPRD ditampung dan disampaikan langsung kepada Kepala Daerah pada saat perencanaan, yaitu dalam tahap pembahasan RKPD hingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dimana belum membicarakan tentang jenis-jenis kegiatan dan satuan harga. Artinya Pokir DPRD bukan disampaikan pada tahapan penganggaran (penyusunan RKA-SKPD). Implikasinya adalah ketika di penganggaran DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui, tetapi ketika di perencanaan, Pokir DPRD diputuskan untuk diakomodir atau tidak oleh Kepala Daerah. Dan ini signifikan sekali bagi DPRD dalam menjembatani aspirasi masyarakat konstituen terhadap kepentingan pemerintah daerah.

Namun demikian tetap ada pertanyaan yang muncul terkait berapa kali penyusunan Pokir DPRD dalam 1 tahun mengingat adanya perbedaan waktu reses yang dilaksanakan 3 x setahun (April, Agustus dan Desember) sedangkan frekuensi pembahasan APBD hanya 2 x setahun (APBD Pokok di Desember dan APBD Perubahan di September).

Pada dasarnya jika melihat aturan penyusunan Pokir DPRD yaitu 5 bulan sebelum penetapan APBD, maka kembali pada argumen sebelumnya bahwa Pokir DPRD disusun dan dibahas pada tahapan pembahasan RKPD pada forum Musrenbangda (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) bukan pada tahapan penganggaran (pembahasan RKA-SKPD).

 

 

  • Email ke teman Email ke teman
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Ditag sebagai:

Aspirasi dan Gagasan

Berikan Rating

4.00