Beranda | Aspirasi & Gagasan | PERSOALAN PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK WARISAN DI BPN

PERSOALAN PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK WARISAN DI BPN

oleh
Ukuran Huruf: Decrease font Enlarge font

Agenda diatas adalah pengaduan LSM Asosiasi Solidaritas Perjuangan Independen, Rasional, Amanah Sosial dan Inovatif (Aspirasi) yang disampaikan di gedung DPRD Kota Palopo pada tanggal 15 Maret 2017 yang diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Palopo (Dra Hj Megawati, MM) beserta anggota Komisi I lainnya.

LSM Aspirasi melaporkan kepada Komisi I tentang persoalan penerbitan dan pengadaan serta penyerahan alas hukum Sertifikat Hak Milik yang sarat diduga kuat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang dihimpun LSM Aspirasi setidaknya ada 2 pihak yang merasa dirugikan atas tindakan dan perbuatan melanggar hukum, yakni 1) pihak ahli waris Almarhum Siga, yakni melalui Nasrul Siga selaku kuasa para ahli waris sejak 17 Maret 2017, pihaknya telah ditetapkan sebagai pemenang atas kasus sengketa alas hukum Sertifikat Hak Milik melawan BPN Kota Palopo dengan 3 keputusan peradilan TUN RI yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang bersifat inkrah tersebut ditetapkan pembatalan terhadap SHM Nomor 427 atas nama Hj Rintang seluas 3,1 ha dan mengembalikan alas hukum bagi para ahli waris almarhum Siga dengan sertifikat Nomor 772 seluas 5,60 ha yang telah dimatikan BPN Palopo sesuai arti dan maksud daripada Surat Rekomendasi Kepala BPN RI Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini pihak BPN Kota Palopo selain belum melakukan pembatalan terhadap SHM dimaksud pula belum melakukan proses pengembalian hak sesuai isi surat Rekomendasi Kepala BPN RI Provinsi Sulsel.

2) Pihak ahli waris Almarhum La Bade yakni melalui Irfan Bade selaku kuasa para ahli waris, terhadap alas hukum SHM atas nama La Bade Nomor 550 seluas 4.473 M2 dan SHM Nomor 551 seluas 1.082 M2 atas nama La Bade. Kedua alas hukum SHM tersebut, oleh para ahli warisnya melalui Irfan Bade selaku kuasa para ahli waris lainnya, telah bermohon penggantian blanko dan telah dinyatakan hilang untuk diterbitkan sertifikat pengganti yang baru. Ironisnya karena kendati permohonan penggantian blanko SHM telah dibayar biayanya senilai Rp. 5 juta untuk kedua sertifikat yang telah dinyatakan hilang dan telah dilakukan penyumpahan oleh BPN RI Kota Palopo, serta batas durasi waktu pengumuman telah lewat beberapa bulan sesuai ketentuan yang berlaku, oleh BPN RI Palopo masih juga tidak menerbitkan penggantian blanko sertifikat salah satu yang notabene luas lahannya jauh lebih luas, yakni SHM Nomor 550 atas nama La Bade. Alasannya bahwa sertifikat dimaksud ada yang komplain yang faktanya memegang sertifikat asli Nomor 550 atas nama La Bade, pleh yang bersangkutan Andi Romy Bin Andi Jollo Ulang P dengan dasar hukum Akta Jual Beli Nomor 462/AJB/Kec Wara Utara/XI/1994 dengan luas 5.555 M2.

Diakhir pertemuan Komisi I dengan LSM Aspirasi dihasilkan kesepakatan untuk diagendakan pertemuan dengan BPN RI Kota Palopo dan pihak kuasa para ahli waris untuk membahas persoalan penerbitan dan penyerahan SHM warisan di BPN RI Kota Palopo.

  • Email ke teman Email ke teman
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Ditag sebagai:

Aspirasi dan Gagasan

Berikan Rating

0