Beranda | Galeri-foto | AGENDA KONSULTASI KE-KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I DAN BNP2TKI PUSAT DIJAKARTA

AGENDA KONSULTASI KE-KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I DAN BNP2TKI PUSAT DIJAKARTA

oleh
Ukuran Huruf: Decrease font Enlarge font

I. Kantor Dirjen Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan R.I;

Pada agenda pelaksanaan konsultasi pada Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan Program Padat Karya diperoleh beberapa informasi yang dianggap perlu sebagai catatan bahan reverensi kami pada agenda tersebut, sebagai berikut :

·         Bahwa Pembangunan infrastruktur yang disinergikan dengan konsep padat karya diyakini dapat mengurangi angka pengangguran di Daerah sekaligus memacu perkembangan daerah secara cepat dan tepat sasaran. Program padat karya yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar efektif mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan khususnya di daerah pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dengan program ini diharapkan angka pengangguran dapat terus menurun jumlahnya secara signifikan dan bertahap setiap tahunnya. Padat karya bukan saja dapat menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur. Namun, secara linear juga diharapkan mampu meningkatkan akses bagi kegiatan ekonomi di pedesaaan.

·         Juga sebagai informasi bahwa Program Infrastruktur Padat Karya ini hanya diperuntukkan bagi Daerah Pedesaan diluar Wilayah Urban Perkotaan yang bagi Kota Palopo memang tidak masuk pada klaster wilayah tersebut, namun pihak Kementerian cukup apresiatif bahkan kaget ketika mengetahui kondisi riil Kota Palopo melalui penjelasan kami terkait dengan demokrafi Kota Palopo dari segi infrastruktur kewilayaan yang seolah-olah belum masuk pada kategori Wilayah Urban Perkotaan, serta ketersediaan SDA dan PAD yang mendukung, namun dengan aturan otonomi daerah sehingga, Palopo tidak masuk pada kategori Wilayah Pedesaan. Namun demikian pihak Kementerian Naker R.I akan mencarikan solusi kedepan agar dalam rangka upaya pembenahan infrastruktur kita kedepan dapat lebih ditingkatkan melalui bantuan pemerintah pusat. 

·         Lebih jauh dijelaskan mengenai program – program padat karya ketenagakerjaan dalam rangka pemanfaatan Sumber Daya Daerah ini oleh pihak Kementerian Naker memberikan penjelasan terkait dengan sosialisasi pemanfaatan dan penggalian serta pengelolaan kekayaan daerah secara mandiri serta dijelaskan bahwa Pemerintah menerapkan program padat karya untuk mengurangi pengangguran di perdesaan dan memperluas kesempatan kerja baru. Melalui Menakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa dengan pengurangan pengangguran di kawasan itu diharapkan mampu menambah lapangan kerja bagi tenaga kerja baru."Sasaran utama dari program padat karya ini adalah kawasan perdesaan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi,". Pada tahun ini, Kemenakertrans menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 11. 264 orang dalam program padat karya.Program padat karya terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu padat karya produktif dengan target penyerapan 8.184 orang dan padat karya infrastruktur sekitar 3.080 orang.Saat ini, menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32% atau 7,61 juta orang. Pemerintah melalui Kemenakertrans menargetkan pada 2014 terjadi penurunan angka pengangguran menjadi 5,1%.Muhaimin menjelaskan dengan adanya padat karya akan tercipta pekerjaan sementara yang dapat menambah penghasilan masyarakat, sekaligus terbangunnya sarana, prasarana dan usaha produktif masyarakat perdesaan."Pada dasarnya pemerintah hanya membantu memfasilitasi pelaksanaan padat karya berdasarkan usulan dan pertimbangan masyarakat setempat," tuturnya.Dia menegaskan program padat karya berorientasi pada prinsip, yakni dari, oleh dan untuk masyarakat dengan mengutamakan semangat gotong royong, serta rasa solidaritas masyarakat di perdesaan.Padat karya infrastruktur difokuskan pada pembuatan dan rehabilitasi fisik, seperti pembangunan dan pengerasan jalan di desa, pembangunan jembatan, dan saluran air di pedesaan.Untuk padat karya produktif, lebih pada pemberdayaan usaha, di antaranya budidaya ikan, ternak sapi, kambing dan ayam, serta kerajinan tangan anyaman       

Inilah beberapa informasi terkait dengan Konsultasi Program padat karya infrastruktur oleh kemenakertrans R.I 

 

         II.  Kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Bnp2tki).

Sementara untuk pertemuan dengan Pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diterima langsung oleh Kepala Deputi Perlindungan Divisi III ibu Lisna Y. Poeloengan didampingi bebera pejebat eselon II BNP2TKI, memberikan sambutan yang cukup apresiatif atas kunjungan kami dari Daerah dalam rangka upaya mempertanyakan kondisi riil atas keberadaan tenaga kerja Indonesia khususnya dari Daerah terlebih Khusus lagi mengenai penempatan tenaga Kerja Pelaut. Dari beberapa hal yang kami pertanyakan kemudian oleh pihak BNP2TKI menjelaskan hal-hal yang menjadi pokok catatan kami pada pelaksanaan konsultasi kali ini, yaitu sebagai berikut :

·         Dijelaskan terkait dengan statistik keberadaan pemantauan penempatan tenaga kerja Indonesia yang diurutkan berdasarkan domisili Provinsi yaitu bahwa Provinsi Sulawesi Selatan berada pada urutan ke.10 dari seluruh Provinsi se-Indonesia dan Berdasarkan Domisili Daerah Kab./Kota Se-Sulawesi Selatan Kota Palopo juga berada pada urutan ke-10. Ini cukup memberikan gambaran bahwa Kota Palopo masyarakat Kota Palopo memiliki animo yang besar untuk menjadi Tenaga Kerja ke-Luar Negeri, sehingga dengan dasar inilah sudah menjadi kewajiban Anggota DPRD selaku keterwakilan/perpanjangan masyarakat untuk melakukan fungsi kontrol dengan melakukan langkah mempertanyakan langsung ke Pemerintah Pusat.

·         Lebihlanjut dijelesakan mengenai skema dan prosedural secara resmi untuk penempatan tenaga kerja diluar negeri yaitu ada 5 langkah :

1.      Government To Government; yaitu penempatan Tenaga Kerja dengan melakukan kerjasama penempatan TKI antara Pemerintah dengan Pemerintah. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi hubungan bilateral Negara;

2.      Private To Private; yaitu yang dilakukan dengan sistem penempatan TKI melalui kerjasama antara Perusahaan Swasta dengan Perusahaan Swasta.

3.      Government To Private; yaitu kerjasama yang dilakukan Pemerintah dengan Perusahaan Swasta.

4.      Intern Corporate Transfership; Perusahaan Swasta berhubungan langsung dan mandiri dengan TKI.

5.      Mandiri; TKI Perseorangan berhubungan langsung dan mandiri dengan Perusahaan Swasta.

Dari ke-lima prosedural diatas yang menjadi kendala monitoring oleh pihak BNP2TKI dalam melakukan fungsi kontrol dan perlindungannya terhadap TKI kita yaitu pada kerjasama dengan pihak swasta dan mandiri dengan Perusahaan Swasta.

·         Dan khusus terkait dengan masalah penempatan Tenaga Pelaut diluar Negeri informasi yang diperoleh bahwa oleh pihak Pemerintah Indonesia kembali membuka untuk kerjasama penempatan ABK bidang Perikanan, dengan Negara Korea dan Jepang dimana hal ini pernah dihentikan karena beberapa kendala diantaranya yaitu persyaratan dokumen untuk proses KTKLN dimana dari segi ke-lima skema prosedural diatas belum sesuai dengan SISKOTKLN dan Permen Ketenagakerjaan yang belum terbit tentang jabatan tertentu serta besaran yang ditanggung asuransi.

·         Dari kendala inipula yang juga dihadapi oleh BNP2TKI dalam hal monitoring terhadap Tenaga Kerja Pelaut Indonesia untuk ABK Pesiar, Niaga dan Transportasi. Dimana manning Agency (SIUPPAK) diluar turitorial oleh Kementerian Perhubungan

·         Adapula terkait dengan standar pelayanan Dokumen yang perlu diperbaharui oleh tenaga kerja Pelaut dimana untuk kondisi saat ini persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: PER-30/KA/XII/2013 tentang Standar Pelayanan Penempatan TKI ke Luar Negeri. Dimana terurai persyaratan secara resmi saat ini adalah :

-          Buku Pelaut

-          PKL (Perjanjian Kerja Laut)

-          LG (Letter Guarantee)

-          Sertifikat BST (Basic Safety Training)

-          Paspor

-          Visa Kerja

-          Asuransi

Standar Dokumen inilah yang seharusnya menjadi rujukan oleh Para ABK Pelaut dengan membawa dokumen lengkap ini maka TKI tenaga Pelaut sudah memenuhi persyaratan yang oleh BNP2TKI juga memiliki tanggungjawab atas perlindungan tenaga kerja dimaksud, namun kondisi riil yang terjadi dilapangan saat ini yang juga menjadi kendala tersendiri oleh BNP2TKI adalah bahwa dari kelengkapan dokumen tersebut jauh dari aspek pendataan secara utuh, sehingga untuk melakukan monitoring dan perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud, sangat sulit.

·         Dan sebagai informasi terakhir bahwa BNP2TKI telah membuka Call Centre informasi layanan untuk perlindungan dan pengaduan serta informasi lowongan pekerjaan untuk para TKI kita dan ini secara terkoordinir melalui koneksi perwakilan disetiap negara, yaitu melalui :

1.      Info Web Utama BNP2TKI: bnp2tki.go.id dimana dalam situs ini dapat diperoleh layanan mengenai : * Infor Kinerja BNP2TKI, *Info Alamat dan Peringkat PPTKIS, *Info Daftar Layanan TKI di daerah:

2.      Informasi Kerja Luar Negeri melalui situs Web: jobsinfo.bnp2tki.go.id dan g2g.bnp2tki.go.id ini untuk situs info negara penempatan dan info peluang kerja per negara.

3.      Dan untuk Situs Info Layanan Pengaduan melalui Web: halotki.bnp2tki.go.id yang kedepan juga BNP2TKI akan membuka nomor layanan Call Center yang akan menjadi bekal untuk para TKI yang akan bekerja diluar negeri, sehingga setiap saat dapat terpantau dalam upaya memberikan perlindungan baik untuk kekerasan yang setiap saat dapat terjadi untuk para TKI kita. Sebagai informasi bahwa nomor ini akan secara otomatis terkoneksi dengan server utama BNP2TKI sehingga bila mana TKI kita mengalami masalah-masalah diilapangan maka keberadaannya akan segera diketahui dan segera diberikan bantuan.    

 

Inilah beberapa catatan yang menjadi hasil kesimpulan dalam pelaksanaan agenda konsultasi kami terkait dengan Program infrastruktur padat karya dan terkait penempatan Tenaga Kerja Pelaut ke Luar Negeri, yang akan menjadi bahan evaluasi dan sosialisasi kita untuk para TKI kepada masyarakat dan pemerintah serta Para Tenaga Kerja berasal dari Daerah Kota Palopo, sehingga nantinya akan disosialisasikan dengan melibatkan stakeholder terkait. Dan semoga dengan bahan reverensi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat kita kedepannya

  • Email ke teman Email ke teman
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Ditag sebagai:

BERITA, FOTO-GALERI

Berikan Rating

0