Beranda | Perundang-undangan | 3 RANPERDA INSIATIF DPRD KOTA PALOPO

3 RANPERDA INSIATIF DPRD KOTA PALOPO

oleh
Ukuran Huruf: Decrease font Enlarge font

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda APBD Perubahan Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dirangkaikan dengan nota pengantar dari Walikota Palopo atas raperda usulan eksekutif dan nota penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD atas 3 Raperda Insiatif yang termuat dalam Propemperda Tahun 2016.

3 raperda insiatif DPRD yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Raperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dan Raperda Perubahan atas Perda No 1 tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Dalam penjelasannya, Ketua Bapemperda, Alfri Jamil, SE, M.Si bahwa mekanisme penyusunan raperda dilingkungan DPRD Kota Palopo mengacu pada aturan UU No 23 Tahun 2014 dan UU No 12 Tahun 2011. Secara detail proses penyusunan raperda dijabarkan dalam Peraturan DPRD Kota Palopo tentang Tata Tertib No 1 Tahun 2014.

Lebih lanjut disampaikan bahwa penyusunan raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan berangkat dari pemahaman bahwa tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan berperan signifikan dalam aktivitas perekonomian daerah, sedangkan raperda perubahan atas Perda No 1 tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol jangan disalahartikan untuk kepentingan dalam menerapkan syariat agama tertentu tetapi dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri bagi kehidupan sosial masyarakat Kota Palopo. Kemudian raperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik berangkat dari kenyataan bahwa pembangunan Kota Palopo berkonsekuensi pada persoalan limbah domestik yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan dan aktivitas warga yang dapat menganggu kesehatan masyarakat.

Secara konsep pengelolaan limbah domestik yang diterapkan di perkotaan seharusnya terpadu, komunal dan terpusat jadi sampah limbah domestik, drainase dan sungai dapat diolah dengan teratur. Saluran-saluran yang membentuk jaringan limbah domestik harus diarahkan pada kawasan pengolahan tersendiri IPAL (instalasi pengolahan air limbah).

  • Email ke teman Email ke teman
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Ditag sebagai:

Perundang-undangan

Berikan Rating

0