Beranda | Perundang-undangan | KONSULTASI UNTUK PENYUSUNAN MATERI RAPERDA PENANAMAN MODAL

KONSULTASI UNTUK PENYUSUNAN MATERI RAPERDA PENANAMAN MODAL

oleh
Ukuran Huruf: Decrease font Enlarge font

Pansus III DPRD Kota Palopo melaksanakan studi banding ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan konsultasi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat di Jakarta untuk mendapatkan bahan perbandingan dan tambahan referensi bagi Pansus dalam pengambilan keputusan pada tingkat Pansus. Agenda tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 hingga 11 Maret 2017.

Dari hasil pertemuan Pansus III DPRD Kota Palopo dengan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Tangerang Selatan diperoleh penjelasan, antara lain pada saat BPM Tangsel mengumpulkan bahan untuk penyusunan materi Raperda Penanaman Modal, perlu dilibatkan semua SKPD terkait. Selanjutnya mengenai perizinan para investor asing dan nasional senantiasa diberikan kemudahan dalam proses pengurusannya selama mampu menerima persyaratan yang diberikan. Selain itu BPM Tangsel berupaya mempererat kerjasama antara investor luar dengan UKM dan pengusaha lokal sehingga tidak terjadi kesenjangan.

Untuk mendorong pertumbuhan UKM dan pengusaha lokal, dibuat juga regulasi sebagai fasilitas kerjasama antara bank dan UKM serta pengusaha lokal sehingga mampu memberi ruang untuk mendapatkan modal demi perkembangan usaha.

Dalam pertemuan Pansus III DPRD dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat, diperoleh beberapa informasi, yaitu dalam menyusun Raperda Penanaman Modal senantiasa berpedoman pada UU Nomor 25 tahun 2009 dan Perka BKPSM Nomor 14, 15 dan 16 tahun 2014. Untuk industri skala besar selalu ada acuan Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang daftar negatif investasi yang mengatur bidang usaha yang terbuka dan berhubungan dengan kesehatan harus bermitra dengan pengusaha lokal dan UKM lainnya. Jadi tidak akan dibiarkan investor besar berinvestasi ketika tidak memenuhi Perpres tersebut dan selalu diperhatikan pengusaha kecil menengah. Perpres ini juga direvisi tiap 2 tahun dengan melihat perkembangan situasi dan masukan dari pengusaha lokal.

Jangka waktu penanaman modal seperti yang tertuang dalam Perka BKPSM Nomor 15 tahun 2015, dimulai dengan memberikan izin prinsip yang hanya memberikan izin pada perusahaan untuk melakukan pembangunan investasi tapi belum kegiatan komersial, biasanya diberi jangka waktu 2 tahun untuk industri dan usaha yang bergerak dibidang jasa.

  • Email ke teman Email ke teman
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Ditag sebagai:

Perundang-undangan

Berikan Rating

0